Pentingnya peran daerah dalam menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) juga koordinasi dan sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Suprayoga Hadi sebagai pembicara pada Rapat Koordinasi Nasional Pelayanan Kepemudaan Tahun 2024. (Foto: sesdep2/muchlis)
Kulon Progo - Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Suprayoga Hadi menekankan pentingnya peran daerah dalam menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) juga koordinasi dan sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hal tersebut disampaikan sebagai pembicara pada Rapat Koordinasi Nasional Pelayanan Kepemudaan Tahun 2024 dengan tema Jumpa Kolaborasi dan Sinergi untuk Muda Berdaya pada Selasa (6/8) pagi, di Novotel Hotel, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
"RAD itu implikasinya kepada bagaimana para OPD terkait terlibat di dalam planning kepemudaan seperti halnya di pusat yang memiliki 28 Kementerian dan Lembaga atau lebih dari 3/4 nya Kabinet yang masuk dalam Perpres 43 tahun 2022, dimana dalam planning kepemudaan ini lebih banyak dalam konteks urusan daerah, pusat hanya NSPK dengan kata lain yang punya pemuda itu adalah daerah, sehingga ini menjadi kunci bagaimana kepedulian daerah terhadap kepemudaan ini. Tak hanya terhadap daerah, kami di pusat juga sangat rewel dan selalu melihat dalam kaitannya Rencana Aksi Nasional (RAN) itu seperti apa," jelasnya.
Lebih lanjut Suprayoga pun mendorong daerah untuk memiliki kepedulian yang semakin tinggi terhadap urusan kepemudaan ini dan menuju arah tersebut dibutuhkan rencana yang tepat untuk menunjang anggaran yang mencukupi.
"Dalam menyusun RAD saja baru 17 propinsi yang melakukan, padahal kita memiliki 38 propinsi, ditambah 514 Kab/Kota, sehingga jika daerah memiliki komitmen untuk menyusun RAD dan APBDnya pun dialokasikan, maka jika itu terjadi apa yang kita inginkan akan tercapai dan target RPJM pun terpenuhi dan pak Wapres sangat konsen akan hal itu," ungkap Suprayoga.
"Planning dan budgeting itu satu paket. Kalau rencananya tidak ada namun mengharapkan anggarannya ada itu tidak mungkin. Jadi kita benar-benar konsen kenapa RAN dan RAD perlu disusun, karena implikasinya nanti kepada anggarannya. Ini menjadi penting untuk kita evaluasi bersama, tambahnya.
Menyinggung tentang Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di mana pada tahun ini mencapai skor 56,33 yang didalamnya memiliki lima domain, seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi, namun Suprayoga menilai bahwa 3 dari 5 indikator tersebut mengalami stagnan dalam 3 tahun terakhir, meski terdapat kenaikan skor IPP terhadap pencapaian tahun lalu.
"Indikator pendidikan, kesempatan kerja dan gender mengalami stagnasi, jadi dari lima domain yang ada kita melihat bahwa memang perlu lagi dipacu dalam konteks ini, walaupun ada delapan kategori penghargaan yang sudah cukup mewakili, namun ada stagnasi yang perlu kita pacu pada tahun 2024 ini," ungkapnya. (much).
