Sistem satu data kepemudaan dirasakan sangat penting untuk mendukung capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) karena IPP merupakan instrumen kebijakan dan sekaligus ukuran kesuksesen pembangunan kepemudaan di Indonesia memerlukan data kepemudaan yang tepat sebagai landasan dalam membuat kebijakan program kepemudaan.
Suasana Rapat koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian KSLK PPK di R.Rapat lantai 13 Komenko PMK Jakarta, Kamis (13/6) pagi. (foto: sesdep2/muchlis)
Jakarta - Sistem satu data kepemudaan dirasakan sangat penting untuk mendukung capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) karena IPP merupakan instrumen kebijakan dan sekaligus ukuran kesuksesen pembangunan kepemudaan di Indonesia memerlukan data kepemudaan yang tepat sebagai landasan dalam membuat kebijakan program kepemudaan.
Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Kemitraan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI ) Khairil Adha saat rapat koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan (KSLK PPK) di R.Rapat lantai 13 Kementerian Koordiantor Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Komenko PMK) Jakarta, Kamis (13/6) pagi.
Sistem Satu Data kepemudaan Indonesia yang dilaunching Kemenpora dapat digunakan sebagai acuan dalam mengidentifkasi dan membuat program terkait pelayanan kepemudaan serta inovasi program kepemudaan yang terkini.
"Tersedianya satu data kepemudaan yang terintegrasi dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat dapat digunakan sebagai acuan dalam membuat kebijakan pembangunan di bidang kepemudaan secara tepat dan cepat." jelas Asdep Khairil.
Menanggapi hal itu, Deputi Bidang Peningkatan Kulitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kementerian Koordinator Pembbangunan Manusia dan Kebudayaan (Komenko PMK) Woro Srihastuti Sulistyaningrum yang memimpin rapat koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian KSLK PPK berharap sistem satu data yang diinsiasi Kemenpora diharapkan karena sangat bermanfaat bagi pengambil kebijakan bidang pelayanan kepemudaan agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan berbasis bukti (evidence-based policymaking).
Selain itu dirinya juga berharap sistem satu data kepemudaan Indonesia dapat menciptakan data yang berkualitas, mudah diakses dan dapat dibagipakaikan kepada kementerian dan lembaga hingga pemerintah daerah.
"Saya berharap implementasinya sistem satu data kepemudaan Indonesia dapat terintegrasi dengan sistem data yang ada di Bappenas (BKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) dan Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informasi)." jelas Woro Srihasturi.
Rapat koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian KLSK PPK juga membahas evaluasi pelaksanaan Perpres 43/2022 tentang koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dan advoksi penyusunan Disain Besar Kepemudaan Nasioanal (DBKN) dihadiri Sekretaris Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora Subroto, Asisten Deputi Karakter Kemenpora Eka Sukmawijaya, perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kemandagri, Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres). (much)
