Laporan Pajak Laporan Pajak
Selamat bergabung keluarga kemenpora RI Selamat bergabung keluarga kemenpora RI

Kemenpora Bersama Kemendagri dan Kemensetneg Berkoordinasi Tingkatkan Nilai Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2024

Rapat Koordinasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Layanan Kepemudaan dilaksanakan pada Selasa siang (14/11) bertempat di lantai 5 Ruang Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Gedung Graha Kemenpora.

Kemenpora Bersama Kemendagri dan Kemensetneg Berkoordinasi Tingkatkan Nilai Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2024 Rapat Koordinasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Layanan Kepemudaan

Jakarta – Rapat Koordinasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Layanan Kepemudaan dilaksanakan pada Selasa siang (14/11) bertempat di lantai 5 Ruang Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Gedung Graha Kemenpora. Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sekretariat Negara RI Sekretariat Wakil Presiden hadir dan melaksanakan rapat koordinasi yang bertujuan menindaklanjuti (i) Rapat Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan tanggal 15 September 2023, (ii) Rapat Koordinasi RAN Layanan Kepemudaan Lintas Kementerian Koordinator tanggal 10 Oktober 2023, dan (iii) Rapat Kelompok Kerja Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan tanggal 26-28 Oktober 2023, serta dalam upaya memetakan langkah-langkah percepatan untuk mencapai target Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) pada tahun 2024 sesuai amanat RPJMN 2020-2024.

 

Pada rapat koordinasi fokus membahas IPP dan RAD, kedua hal ini harus memiliki korelasi yang saling mendukung. Penyusunan RAD Layanan Kepemudaan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Koordinasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah harus lebih ditingkatkan. Hal ini bertujuan supaya program kepemudaan berjalan sampai ke tingkat daerah. Dalam hal ini, pada pemerintah pusat perlu koordinasi lintas K/L. Selanjutnya, pada pemerintah daerah melakukan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai koordinator.

 

“Akhir dari program ini adalah memperbaiki IPP. Sekarang tujuan kita adalah bagaimana mendefinisikan maksud pusat ke daerah, kita harus punya definisi yang sama dengan daerah agar dapat mendongkrak nilai IPP”, terang Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud.

 

Pada kesempatan ini, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Raden Isnanta hadir di rapat koordinasi RAD Layanan Kepemudaan dan didampingi oleh Asisten Deputi Kemitraan Pemuda Khairil Adha. Turut hadir pula, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Kementerian Sekretariat Negara RI Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi, Asisten Deputi Pembangunan Sumber Daya Manusia Kementerian Sekretariat Negara RI Sekretariat Wakil Presiden Tuti Trihastuti Sukardi dan Penanggung Jawab Sistem Informasi dan Kehumasan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Abdul Latif. (PAH/AL)

BAGIKAN :
PELAYANAN