Kemenpora Finalisasi Juknis dan Monitoring Pendataan Tenaga Keolahragaan

Bandung — Kementerian Pemuda dan Olahraga RI melalui Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Pembudayaan Olahraga melaksanakan kegiatan Penyusunan dan Finalisasi Pedoman Juknis Kurikulum serta Monitoring Pendataan Tenaga Olahraga Masyarakat, Pendidikan, dan Layanan Khusus, pada 19 - 21 Juli 2025 di Hotel California, Bandung.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Tenaga Ahli Menpora Bidang Manajemen Kegiatan dan Tenaga Keolahragaan, Luhur Dewanthono. Dalam paparannya, Luhur menjelaskan bahwa kebijakan penguatan SDM olahraga akan menyasar tata kelola instruktur, pelatih, serta organisasi olahraga masyarakat dan pendidikan. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor.

“Kolaborasi antara kementerian, lembaga, hingga sektor swasta sangat dibutuhkan untuk membangun kompetensi SDM olahraga Indonesia secara menyeluruh,” jelas Luhur.

Sementara itu, Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Pembudayaan Olahraga, Khairil Adha, dalam sambutannya menyampaikan laporan kegiatan serta harapan terhadap hasil penyusunan pedoman dan monitoring pendataan tenaga olahraga.

“Harapannya, pedoman ini dapat menjadi pijakan dalam pengembangan kebijakan yang lebih terarah, sehingga seluruh tenaga olahraga masyarakat, pendidikan, dan layanan khusus terdata dengan baik,” ujar Khairil.

Salah satu narasumber, Praktisi Olahraga M. Jaelani Saputra, menekankan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal dalam merumuskan kebijakan yang tepat guna.

“Dengan adanya penyusunan dan finalisasi ini, kita bisa menyusun langkah bersama yang searah, tepat sasaran, dan efektif,” ungkap Jaelani.

Turut hadir Dr. Jajat Darajat, KN, M.Kes, yang memaparkan secara teknis panduan dan juknis pelatihan tenaga pendukung olahraga masyarakat. Sementara itu, narasumber Gumelar Agusman Sarief menyoroti pentingnya kerja sama antar pemangku kepentingan.

“Sistem sebagus apa pun tidak akan berguna jika tidak ada kerja sama antara induk organisasi, KORMI, cabang olahraga, dan lainnya,” ujarnya.
“Tanpa data yang lengkap, sistem tidak akan berjalan optimal,” tambahnya.

Narasumber lainnya, Adhimas Wisnuyado, juga menegaskan pentingnya distribusi peran dalam sistem pendataan.

“Jika semua data terpusat, justru tidak akan optimal. Maka penting adanya delegasi ke provinsi, kabupaten, dan kota untuk menjamin akurasi dan kelengkapan data,” tegasnya.

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 40 peserta dari berbagai unsur, termasuk perwakilan induk organisasi olahraga tingkat Provinsi Jawa Barat seperti Dispora Provinsi Jawa Barat, IGORNAS, SOINA, KORMI, serta akademisi dari perguruan tinggi seperti Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya Kemenpora dalam menyusun kebijakan pembinaan dan pengembangan tenaga olahraga yang unggul, terstruktur, dan berbasis data, demi terwujudnya masyarakat yang aktif dan bugar. (als)