Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelayanan kepemudaan, Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Ahmad Saufi, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Selasa (18/2) pagi, di Lantai 5, Graha Kemenpora, Jakarta.
Asdep Kemitraan Pemuda Kemenpora Esa Sukmawijaya saat rapat bersama Asdep Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Bangsa Kemenko PMK Ahmad Saufi di Lantai 5, Graha Kemenpora, Jakarta. Selasa (18/2) pagi. (foto: sesdep2/prasjna).
Jakarta - Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelayanan kepemudaan, Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Ahmad Saufi, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Selasa (18/2) pagi, di Lantai 5, Graha Kemenpora, Jakarta.
Asisten Deputi Kemitraan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Esa Sukmawijaya dan Asisten Deputi Kepemimpinan Pemuda Andi Susanto mewakili Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI) untuk menerima kunjungan Ahmad Saufi dan jajarannya.
Pada kesempatan itu, Asdep Esa membahas rancangan matriks Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PerMendagri) Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagai pendukung pelaksanaannya.
“Ini Kepmendagri yang relatif baru untuk memastikan apa yang kita diskusikan ditingkat pusat dapat dijabarkan di tingkat daerah. Selain itu untuk memastikan sub kegiatan apa yang dapat mendukung peningkatan IPP” ucap Asdep Esa.
Selain itu, menurut Asdep Andi, untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kepemudaan yang efektif, pemerintah pusat tidak hanya menyiapkan kebijakan tepat sasaran tetapi juga perlu menyiapkan sumber daya terbaik yang berada di daerah agar dapat terlibat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).
"Salah satu kesulitan Pemda yaitu mengimplementasikan program kebijakan yang berasal dari Pemerintah Pusat." pungkasnya.
“Program Dispora sendiri terbatas, kita harus memetakan potensi pemuda di daerah untuk mendukung Dispora setempat dalam kegiatan, baik menjembatani dengan sektor swasta atau lainnya. Komunitas Pemuda yang bagus bisa membantu menggerakkan kegiatan kepemudaan” tambah Asdep Andi.
Sebelumnya Asdep Ahmad Saufi menyampaikan terima kasih atas penerimaan kunjungan yang berlangsung di Kemenpora. Ia berkomitmen untuk mengawal pelayanan kepemudaan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2024 yaitu melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian.
“Pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor outputnya adalah RAD (Rencana Aksi Daerah) dengan 16 indikator untuk Dispora dan RAN (Rencana Aksi Nasional) untuk tingkat nasional.” tutup Asdep Ahmad Saufi. (rez).
