Rapat Koordinasi Nasional Pelayanan Kepemudaan Tahun 2024 bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan serta meningkatkan pemahaman dan komitmen pencapaian target capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).
Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda Raden Isnanta membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional Pelayanan Kepemudaan Tahun 2024, Senin (5/8) malam, di Novotel Hotel, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. (foto: sesdep2/muchlis)
Kulon Progo - Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) Raden Isnanta mewakili Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional Pelayanan Kepemudaan Tahun 2024 dengan tema Jumpa Kolaborasi dan Sinergi untuk Muda Berdaya pada Senin (5/8) malam, di Novotel Hotel, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Rapat koordinasi yang berlangsung pada 5-7 Agustus 2024 melibatkan 28 Kementerian/Lembaga, 38 Provinsi serta stakeholder bidang kepemudaan bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan serta meningkatkan pemahaman dan komitmen pencapaian target capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).
"Rakor ini sejatinya sebagai efektivitas penerapan Peraturan Presiden 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, serta meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan baik pusat maupun daerah." kata Deputi Isnanta.
Ditambahkannya, saat ini Kemenpora sudah menjalankan berbagai program yang berbasis pada kondisi kekinian anak muda dan bisa ditindaklanjuti pelaksanaannya di tingkat daerah.
Beberapa program unggulan Kemenpora yang ditawarkan kepada lintas sektor itu antara lain Wiramuda, Collabs Rangers, Kreativesia, Pesta Prestasi, dan diskusi Klub Berkawan.
"Perlu meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk mengelaborasi program unggulan ke daerah dan menjangkau seluruh pemuda yang ada di Indonesia, dan tujuan akhirnya adalah peningkatkan nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)." jelasnya.
Dalam rakor itu diumumkan juga peningkatan nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Indonesia di angka 56,33 persen.
Nilai IPP tersebut diukur dari lima domain meliputi pendidikan, kesehatan & kesejahteraan, lapangan & kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta domain gender dan diskriminasi.
Banyak program yang dihadirkan serta ditawarkan Kemenpora untuk mendongkrak lima domain. Namun, tidak menutup kemungkinan diadopsinya program unggulan dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk pengembangan lima domain tersebut.
Menurut Deputi Isnanta jumlah pemuda di Indonesia mencapai 64 juta, untuk menyentuh jumlah yang besar itu harus dilakukan program yang berskala besar dan berkolaborasi antara pusat dan daerah sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan IPP.
Nilai IPP yang diumumkan pada rakor tersebut yakni para pemegang skor tertinggi dari kelima domain sebagai berikut, pertama IPP terbaik domain pendidikan diraih DIY, Aceh, Sumbar, DKI Jakarta, Kaltim, Maluku, Maluku Utara.
Sedangkan domain kesehatan dan kesejahteraan diraih Papua dan Kaltim, Babel, Maluku Utara, Bali, Sulsel, Sulteng, Banten, Kalsel. Untuk domain kesempatan dan lapangan kerja diraih DIY, Sulteng, Bali, Sulawesi Tenggara, Kalteng, Sulbar, Bengkulu.
Adapun domain kepemimpinan dan partisipasi pemuda diraih DIY, Aceh dan Maluku, Maluku Utara, serta Gorontalo, NTB, Papua, NTT, Papua Barat, Sulut. Terakhir domain gender dan diskriminasi diraih DIY, Kepri, DKI Jakarta, Bali, Kaltim, Sumbar.
Perlu diketahui IPP Tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 56,33 angka tersebut naik tiga poin lebih jika dibandingkan dengan 2021 yang berada di skor 53,33, pada 2022 sebesar 55,33, dan 2023 naik menjadi 55,83. IPP tertinggi seluruh Indonesia Tahun 2024 adalah DIY, Bali, Aceh, Sulawesi Tengah, Kaltim. (riz/much).
