Penguatan strategi program kepemimpinan dan kepeloporamn pemuda harus dilakukan melalui berbagai cara diantaranya memanfaatkan teknologi informasi dan media komunikasi serta memperkuat jejaring dan kemitraan. Ini disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) Raden Isnanta pada penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Deputi Bidang pengembangan Pemuda di Ruang Rapat Lt-5, Graha Kemenpora, Senayan Jakarta, Jumat (12/7) siang.
Deputi Isnanta pada penandatanganan perjanjian kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Deputi Bidang pengembangan Pemuda di Ruang Rapat Lt-5, Graha Kemenpora, Senayan Jakarta, Jumat (12/7) siang. (foto: sesdep2/muchlis)
Jakarta - Penguatan strategi program kepemimpinan dan kepeloporamn pemuda harus dilakukan melalui berbagai cara diantaranya memanfaatkan teknologi informasi dan media komunikasi serta memperkuat jejaring dan kemitraan. Ini disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) Raden Isnanta pada penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Deputi Bidang pengembangan Pemuda di Ruang Rapat Lt-5, Graha Kemenpora, Senayan Jakarta, Jumat (12/7) siang.
Pejabat pimpinan tinggi pratama yang melakukan penandatanganan perjanjian kinerja, yakni Andi Susanto sebagai Asisten Deputi Kepemimpinan Pemuda dan Muhamad Adsan sebagai Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda.
Deputi Isnanta berpesan bahwa perjanjian kinerja bukan hanya sekedar dokumen tertulis yang perlu ditandatangani, namun kandungan yang terdapat didalamnya harus dicermati dan perlu komitmen untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
"Tidak terbatas pada waktu perjanjian, namun harus berlanjut dan dibuktikan dengan peningkatan kinerja di setiap waktunya." kata Deputi Isnanta.
Juga dikatakan bahwa selain program Kemenpora yang dilakukan di bidang kewirausahaan dan kemitraan pemuda, bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda juga harus mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).
“Pastinya ujung dari perjanjian kinerja ini adalah IPP, meningkatnya skor IPP pada titik tertentu menunjukkan bahwa kinerja kita dalam melakukan pembangunan pemuda sudah berjalan dengan baik” ucap Deputi Isnanta.
Implementasi perjanjian kinerja pasti diikuti dengan penggunaan pembiyayaan. Diakui Deputi Isnanta bahwa anggaran bidang penyelenggaraan kepemudaan tidaklah banyak namun pelayaanan kepemudaan tidak bisa dikurangi.
"Sebesar 64 juta pemuda Indonesia perlu dikembangkan kapasitasnya, kita perlu menguatkan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda melalui berbagai strategi yang baru diluar dari kontrak kinerja yang ditandatangani." tegas Deputi Isnanta.
Hadir menyaksikan penandatanganan kinerja diantaranya, Sekretaris Deputi Pengembangan Pemuda Subroto dan Asisten Deputi Kemitraan Pemuda Khairil Adha. (rez/much).
