Deputi Bidang Pengembangan Pemuda menggelar FGD Pemberian Layanan Administrasi Hukum pada hari Selasa (12/12) di Hotel Kristal, Jakarta.
FGD Pemberian Layanan Administrasi Hukum
Jakarta - Deputi Bidang Pengembangan Pemuda menggelar FGD Pemberian Layanan Administrasi Hukum pada hari Selasa (12/12) di Hotel Kristal, Jakarta. FGD dihadiri oleh perwakilan dari setiap unit di Deputi Bidang Pengembangan Pemuda.
FGD dilakukan untuk pemberian dukungan administrasi hukum diantaranya melalui pemberian dukungan advokasi hukum, dan guna meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan advokasi hukum bagi Aparatur Sipil Negara. Sekretaris Deputi Pengembangan Pemuda Subroto menyampaikan dalam sambutannya bahwa FGD ini salah satu inisiasi untuk memperbaiki tata letak organisasi, melengkapi bagian-bagian, salah satunya yaitu perangkat hukum dalam pedoman kegiatan. Subroto meminta supaya dapat melengkapi perangkat-perangkat organisasi yaitu pedoman dan ke depannya bisa naik jadi Permenpora. Hal ini tentu perlu arahan dari pakarnya, bagaimana menyusun dan menyiapkan.
Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Raden Isnanta hadir dan memberikan arahan. Beliau menyampaikan bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan kepemudaan harus berujung ke Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). NSPK juga menggiring agar muncul kegiatan-kegiatan bagus agar dapat mendongkrak IPP.
Sebagai informasi, hadir sebagai narasumber di kegiatan FGD Pemberian Layanan Administrasi Hukum yakni Kepala Biro Hukum dan Kerjasama, Sanusi; Penanggung Jawab Hukum dan Perundang-undangan, Erni Eriza Siburian; Direktur Advokasi Pemerintah Pusat, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Aris Supriyanto; Kepala Biro Hukum dan Organisasi Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Maharani Sofiaty. Hadir sebagai moderator yakni Ketua Tim Advokasi dan Dokumentasi Hukum, Firman Deni Setiawan. (PAH/AL)
