Koordinasi Strategis Lintas Sektor Kepemudaan Harus Didukung Analisa Sutuasi dan Komitmen Bersama

  • Asdep Kemitraan dan Penghargaan
  • Sabtu, 12 Agustus 2017
Pada hari jum'at 11 Agustus 2017 telah berlangsung Workshop Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan Tahun 2017 di hotel Aston, Bekasi Jawa Barat. Acara diikuti oleh 80 orang peserta berasal dari 34 Kementerian/ Lembaga Pemerintah dibawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. Sebagai leading sector Kemenpora maka acara dibuka oleh Deputi Pengembangan Pemuda, Dr. Jonni Mardizal, MM didampingi Asdep Kemitraan, Drs Wisler Manalu dalam pembukaannya mengingatkan kembali pentingnya Koordinasi dan Kemitraan Strategis Lintas Sektoral dalam menjalankan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana diamanahkan dalam UU No.40 Th. 2009 pasal 30-34 harus didukung komitmen bersama untuk melaksanakannya.. Workshop ini mengundang narasumber dari Sekretaris Kabinet, Asdep bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, Teguh Supriyadi, SH, LLM. Beberapa substansi penting dalam Perpres No.66 Th 2017 seperti disampaikan Teguh, antara lain: ruang lingkup koordinasi pelayananan kepemudaan sesuai amanat UU No. 40 Th 2009 pasal 30, tentang Kepemudaan, Rencana Aksi Nasional Kepemudaan (pasal 8) menjadi lampiran Perpres, Tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan (pasal 11-15) diantaranya dibentuk Pokja. Selanjutnya Asdep Bidang Kepemudaan dari Menko PMK, Ir. Redemptus Alfredo S.F, MAB menekankan pentingnya tindaklanjut dari Perpres 66 Tahun 2017 yaitu Sinergi dan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan berupa RAN dan RAD sebagai Komitmen yang harus dijalankan bersama oleh Kementerian/ Lembaga terkait sehingga efektivitas, sinkronisasi dan harmonisasi program-kegiatan terwujud. Implementasi Sinkronisasi dan Koordinasi berupa RAN dan RAD yang harus dipikirkan mendasar menurut Woro Srihastuti, ST, MIDS, Direktur KPAAPO Bappenas adalah Analisa Situasi untuk Memetakan Potensi Pemuda yang didukung dengan data sehingga tepat sasaran dan selanjutnya dapat ditentukan indikator untuk diukur. Dengan demikian Implementasi Program Pelayanan Kepemudaan akan lebih fokus dan terukur bila didukung strategi Implementasi Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan meliputi konteks penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda, pengembangan kepeloporan pemuda, penelitian dan kajian kepemudaan dan penanggulangan perilaku resiko pemuda. Secata teknis perlu dibentuk Tim/ Pokja Pelayanan Kepemudaan sesuai Bidang Isu Strategis yang dibahas untuk mendukung implementasi, lanjut Dra. Adiati Nurdin, MA Staf Ahli Kemenpora. Misal Komisi 1: Bidang Nasionalisme, Bina Mental Spiritual, Pelestarian Budaya dan Partisipasi Sosial Kemasyarakatan banyak melibatkan Kemenpora, Kemendagri, BPS serta 6 Kementerian Lembaga lainnya seperti Kemenhan, Kemenag, Kemenpar, Kemensos, Kemendes PDTT. Akhir dari workshop menghasilkan beberapa rumusan yang menjadi PR untuk ditindaklanjuti antara lain perlu partisipasi aktif 2 komponen penting yaitu Sekjen dan Esselon I terkait Pelayanan Kepemudaan dari masing-masing K/L, pengisian matrik kuesioner untuk perbaikan Perpres 66 Th. 2017, perlu didukung strategi komunikasi antar K/L dan disusun Standar Kriteria Kompetensi semua teknis sektor terkait, perlu membangun motivasi dan keberanian pemuda untuk berwirausaha, serta transparasi informasi kepemudaan sampai ke daerah. Perlu melibatkan badan-badan terkait yang inten pemerhati masalah kepemudaan yaitu BNN, Polisi, serta pihak Masyarat, Organisasi Pemuda, Akademisi serta Pusat Kajian yang akan mendukung data d lapangan terkait pelayanan Kepemudaan. (Roro). .