Deputi II Menpora RI: Akselarasi Koodinasi Lintas Sektor Kepemudaan

  • Kamis, 27 September 2018
Deputi II Menpora RI: Akselarasi Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan Bogor, Deputi Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI melalui Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda melaksanakan Rapat Kordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan Tingkat Pusat dalam Rangka mempercepat implementasi Peraturan Presiden (Perpres) No. 66/2017 yang diselenggarakan di Bogor 26-28 Sepetember 2018. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Deputi Pengembangan Pemuda Asrorun Ni,am Sholeh ini menggagas upaya percepatan implementasi Perpres 66/2017. Niam dalam sambutannya menyampaikan bahwa “ikhtiar membangun pemuda dan mempercepat pembangunan kepemudaan secara terintegrasi adalah sebuah keniscayaan dalam proses percepatan pembangunan bangsa” oleh sebab itu mempertemukan bahkan berulangkali mempertemukan berbagai Kementerian/Lembaga adalah salah satu upaya merealisasikan percepatan implementasi Perpres No. 66/2017 tersebut. Narasumber yang hadir pada kegiatan rapat kordinasi tersebut Subandi Sardjoko, M.Sc (Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan BAPPENAS), Nyoman Shuida (Deputi Bidang Kordinasi Kebudayaan, Kemenko PMK RI), Rissalwan H Lubis (Pusat Kajian Kepemudaan UI), dan Egi Abdul Wahid (Program Manager Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives/CISDI). Peserta Rapat kordinasi ini dihadiri oleh Kementerian/Lembaga, Akdemis dan Praktisi diantaranya 35 Kementerian dan Lembaga, 4 Akademisi, 7 lembaga praktisi dan peserta internal Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. Harapannya, kegiatan ini menjadi jembatan yang efektif dalam mengkordinasikan rencana implementasi pengembangan kepemudaan Nasional yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) yang terkait dengan kepemudaan, ujar penanggung jawab kegiatan Wisler Manalu dalam hal ini juga sebagai Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Deputi Pemuda “Kegiatan ini adalah momen penting dalam percepatan pembangunan kepemudaan dalam wujud Rencana Aksi Nasional (RAN) Kepemuudaan yang nantinya akan diturunkan (dikordinasikan) ke daerah-daerah yang selanjutnya akan berwujud Rencana Aksi Daerah (RAD) “tutup Wisler dalam laporannya.